PDIP Siap Adukan KPU Jawa Barat ke MK

GambarBANDUNG-PDIP Jawa Barat akan menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat karena kelalaian yang dilakukan. PDIP mengaku banyak temuan yang didapatkan dari pemilihan gubernur 2013. Hal ini diutarakan Tubagus Hasanuddin, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, di kantor DPD PDIP Jalan Pelajar Pejuang Nomor 45 Rabu (27/2).

Menurut PDIP, ada banyak kesalahan yang dilakukan KPU terutama pada real count. Real count seharusnya tidak boleh dilakukan karena membocorkan hasil. Semestinya KPU Jawa Barat baru boleh memerlihatkan hasil pada 3 Maret 2013. Hal ini sebetulnya sudah diatur dalam undang-undang.

Cacat KPU lainnya tidak memfasilitasi buruh dan orang sakit yang tergeletak di berbagai rumah sakit Jawa Barat. “KPU seharusnya memiliki TPS mobile sehingga orang yang sakit dapat mencoblos. Kami punya data ratusan orang sakit yang tidak terfasilitasi,” tuturnya.

Selain itu, menurut tim sukses Rieke-Teten ini ditemukan salah satu rumah sakit yang memaksa pasiennya untuk mencoblos nomor tertentu. Diakui Tubagus aksi-saksi sudah diamankan  dan akan dikeluarkan pada momentumnya.

Kemudian, buruh pabrik banyak yang tidak dapat mencoblos karena tidak diberikan jam-jam istirahat untuk mencoblos. “Seharusnya Gubernur yang menjabat sekarang memberikan surat pada pabrik-pabrik agar buruhnya diberi jam-jam  yang relevan untuk mencoblos. KPU juga memberikan tenggat waktu sampai jam 4 agar buruh dapat nyoblos,” tutur Tubagus.

Selain itu, PDIP mengaku memiliki temuan politik uang terutama pada calon incumbent yang sudah dinyatakan menang pada berbagai quick count. “Temuan-temuan ini akan dibuka pada saatnya. Telah terjadi politik uang dibeberapa kota, tunggu saja tanggal mainnya,” tutur Tubagus.

Persiapan KPU Jawa Barat yang dirasa minim oleh tim sukses Rieke-Teten telah menciderai demokrasi. PDIP sendiri akan menunggu tanggal 3 Maret 2013 mendatang agar dapat menggugat KPU Jawa Barat ke Mahkamah Konstitusi.  “Kedepannya akan kita adukan ke MK (Mahkamah Konstitusi), tetapi masih menunggu tanggal 3 Maret karena aturannya begitu. Kalau harus dipidana ya dipidanakan,” ungkapnya.

Ditemui Republika di KPU Jawa Barat yang terletak di Jalan Garut Nomor 11 Bandung, Yayat Hidayat, Ketua KPU Jawa Barat menjawab bahwa dirinya sudah mengirimkan surat ke pabrik dan memfasilitasi pasien rumah sakit.

Diakui Yayat memang tidak ada Tempat Pemungutan Suara (TPS) mobile. Namun, dirinya telah memerintahkan agar TPS terdekat menghampiri pasien rumah sakit. Hal ini pun sudah berjalan semestinya.

Selain itu, Yayat mengaku sudah memberikan surat kepada pabrik-pabrik agar memberi kesempatan buruh untuk memilih. “Bila ada pabrik yang tidak mengizinkan, maka mereka akan dikenai sanksi yang tertera pada UU Nomor 12 tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah,” katanya.

Masalah real count, Yayat menjawab bersedia saja menutup atau membuka real count. Real count ini ‘kan dibuat untuk memenuhi rasa penasaran masyarakat saja. Kalau mau ditutup ya silahkan saja,” lanjutnya.

Mengenai beberapa tim sukses yang akan mengadukan KPU Jawa Barat kepada Panwaslu dan MK Yayat tak ambil pusing. “Bagus ya, gak ada masalah dan itu yang kita harapkan. Kalau perlu adukan ke MK dari pada ente semua ngerahin massa, ngabisin duit, mending ke MK,”  tutupnya (mj02-Suci Amelia Harlen)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter Updates

Blog Stats

  • 27,434 hits
February 2013
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728